Apakah Pengadilan Independen?

ketok palu

“Apakah secara de facto pengadilan Indonesia sudah independen dari pemerintah yang berkuasa, politisi dan kelompok lainnya?” (Wardhana 2013)

–Desember 11, 2013–

Saat ini kita sedang disibukkan dengan debat pro kontra terkait putusan pengadilan atas seorang petinggi partai. Pihak yang pro putusan pengadilan menyampaikan bahwa vonis hakim sudah adil. Di lain pihak, pihak yang kontra vonis memandang pengadilan tidak independen.

Apakah independensi pengadilan itu?

Independensi adalah situasi dimana sebuah lembaga tidak tergantung pada pemerintah atau lembaga lainnya. Independensi pengadilan dalam menegakkan keadilan hukum di suatu negara dapat disamakan dengan independensi bank sentral dalam mengawal kebijakan moneter (moneter terkait dengan penerbitan mata uang, nilai tukar, suku bunga pinjaman tingkat dan inflasi yang di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia).

Independensi pengadilan berarti lembaga pengadilan tidak dipengaruhi oleh pemerintah yang berkuasa, politisi, dan pihak lainnya yang berkepentingan pada hasil pengadilan yang menguntungkan pihak mereka. Pengadilan yang independen idealnya akan menegakkan keadilan berdasarkan konstitusi dan hukum yang berlaku. Dalam hal, hakim memutuskan perkara yang belum diatur secara eksplisit, maka keputusannya diharapkan akan memihak untuk kemaslahatan terbaik dalam konteks kepentingan nasional dan publik.

Apakah independensi pengadilan penting?

Pengadilan yang independen sangat penting untuk keberlangsungan dan kemajuan suatu bangsa. Semakin kompleks suatu masyarakat, maka semakin banyak masalah hukum yang harus diselesaikan. Jika suatu pengadilan independen dan tidak dapat dipengaruhi keputusannya, maka keadilan akan tegak. Keadilan yang terjamin akan mendorong hubungan antar manusia, antar lembaga dan antar negara.

Sebagai contoh, transaksi perdagangan akan meningkat pesat karena setiap pihak terjamin akan mendapatkan barang dan uang sesuai dengan kesepakatan antar penjual dan pembeli. Pemilik modal akan merasa aman untuk menginvestasikan dananya membangun pabrik dan memulai produksi dengan jaminan pengadilan yang independen. Berdasarkan data empiris (keadaan sebenarnya), negara-negara yang ekonominya maju diawali dengan sistem pengadilan yang independen.

Feld and Voigt (2013) memeriksa hubungan antara independensi pengadilan berdasarkan de jure (aturan tertulis) dan de facto (praktek sebenarnya) dengan pertumbuhan ekonomi di 75 negara. Mereka menemukan perbedaan independensi pengadilan antara de jure dan de facto dimana yang pertama memiliki seperangkat aturan independen secara tertulis sedangkan yang kedua menggambarkan praktek independensi yang sebenarnya.

Mereka menyimpulkan bahwa independensi pengadilan de facto yang dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Independensi pengadilan de facto memiliki hubungan signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

Bagaimana dengan pengadilan di Indonesia?

Bagaimana independensi pengadilan Indonesia secara de jure? Apakah secara de facto pengadilan Indonesia sudah independen dari pemerintah yang berkuasa, politisi dan kelompok lainnya? Saya tunggu pandangan anda semua!