Fenomena Negara Maju dengan Empat Musim

“Penghargaan terhadap waktu merupakan mekanisme yang dapat menjelaskan hubungan antara iklim dengan kemajuan ekonomi bangsa-bangsa di dunia.” (Wardhana 2013)

–6 Des, 2013–

4 seasons

Hari ini dan esok, jalanan dan permukaan tanah di kota Dallas dipenuhi oleh es, bukan salju. Semua membeku diselimuti es termasuk pohon dan ranting. Praktis kantor dan sekolah ditutup, orang-orang berdiam diri di rumah.

Dari kejadian ini ada hal yang menggelitik saya. Kalau kita perhatikan ada fenomena unik mengenai persamaan negara-negara maju yaitu mereka memiliki 4 musim (subtropis) yaitu musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin. Tidak umum bagi negara tropis yang hanya punya dua musim (musim hujan dan musim kemarau) seperti Indonesia untuk duduk di deretan negara maju. Pengecualian adalah tetangga kita Singapura.

Beberapa ekonom menghubungkan proses sebab-akibat antara iklim dan kemajuan ekonomi melalui penyakit. Di negara tropis, penyakit mematikan sangat mudah menular, para investor menghindari tempat ini sehingga perkembangan ekonominya terhambat. Berbeda dengan negara subtropis yang lebih aman dalam konteks penyakit.

Ada juga ekonom yang mengaitkan antara iklim dan kemajuan ekonomi melalui penghargaan terhadap waktu. Di negara 4 musim, masyarakatnya sangat peduli dengan waktu. Kalau mereka tidak menghitung waktu, mereka bisa mati, misalnya karena kurang persiapan untuk musim dingin (tanaman mati, jalanan tidak dapat dilalui, dll). Sementara penduduk negara tropis sangat cuek dengan waktu karena sepanjang tahun dapat bekerja tanpa jeda cuaca.

Melihat perkembangan penanganan penyakit di negara tropis yang cukup progresif, saya melihat hipotesis pertama dapat diabaikan. Secara khusus dengan mengamati Indonesia, saya lebih cenderung pada hipotesis kedua. Penghargaan terhadap waktu merupakan mekanisme yang dapat menjelaskan hubungan antara iklim dengan kemajuan ekonomi bangsa-bangsa di dunia.

Di negara maju, waktu sangat dihargai. Jadwal kereta di Tokyo, Jepang bukan 5.30 atau 6.30 namun 5.07, 6.32. Telat 1 menit ya bye bye, harus menanti 5-15 menit kereta selanjutnya. Dalam rapat-rapat di Amerika dan Eropa, jadwal sangat ketat. Mulai jam 5.30, maka mulai tepat 5.30 bukan dibuat molor menunggu yang hadir sampai jam 6.30 bahkan 7.30.

Bagaimana dengan penghargaan waktu di negeri kita? Kita semua tahu sendiri-lah tanpa perlu di-detil-kan. Makanya negara kita sangat terkenal sebagai “the rubber watch” alias si jam karet. Sebutan ini hanya puncak gunung es dari perilaku kita yang sangat tidak menghargai waktu. Akhirnya etik kerja dan produktivitas kita cenderung rendah.

Apa pelajaran yang bisa diambil? Jika Indonesia ingin menjadi negara maju yang mensejahterakan rakyatnya (pendapatan tinggi, pengangguran rendah dan kemiskinan enyah), kita harus memulai dengan satu kata: WAKTU. Hargai dan perlakukan waktu sebagai aset termahal. Hilangkan budaya JAM KARET. Hilangkan budaya INSYAA ALLAH ala Indonesia (untuk ngeles dan janji palsu). Mulai budaya TEPAT WAKTU. Mulai budaya KOMIT pada JANJI dan WAKTU.

Apakah bisa? Tentu bisa. If you think we can, we can!

Depresiasi Rupiah: Momentum Kebangkitan Industri

Bisnis Indonesia

–18 Juli 2013–

Tulisan Bisnis Indonesia

Buku-buku teks ekonomi mengajarkan bahwa depresiasi mata uang meningkatkan daya saing produk suatu negara terhadap produk asing karena faktor harga.

Karena itulah, kisah pemulihan ekonomi berbagai negara pada masa kini dan masa lalu memanfaatkan peluang depresiasi mata uang sebagai jalan cepat perbaikan ekonomi.

Negara-negara berorientasi ekspor juga tidak menyia-nyiakan peluang depresiasi mata uang karena produk mereka dapat menghantam kompetitor.

Tak pelak, China secara konsisten mengadopsi kebijakan mematok mata uangnya lebih rendah dari nilai relatif dibanding mata uang dunia sehingga barang-barang made in China menguasai dunia.

Dalam konteks ini, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sedang terjadi seharusnya memberi dampak positif terhadap industri dan perekonomian Indonesia.

Karena produk buatan Indonesia menjadi lebih murah dibandingkan produk sejenis buatan asing, maka produsen dalam negeri memperoleh peluang emas untuk meningkatkan volume ekspor dan memenangkan persaingan di dalam negeri.

Imbas positif depresiasi rupiah turut dinikmati oleh produsen jasa domestik. Dengan rupiah yang murah, pengguna layanan jasa khususnya di sektor pariwisata, pameran, kesehatan, dan sektor jasa lainnya akan menjadikan Indonesia sebagai pilihan utama.

Namun sayang, depresiasi rupiah yang telah menembus angka psikologis Rp 10.000 per dolar AS tidak membawa dampak positif seperti yang diharapkan.

Otoritas moneter merespon pelemahan rupiah dengan melakukan intervensi mengakibatkan cadangan devisa kian hari kian menipis sampai menyentuh angka di bawah US$100 juta.

Kalangan pengusaha dalam negeri juga menyampaikan tanggapan yang kurang menggembirakan terhadap akibat pelemahan rupiah.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga jerat yang melilit ekonomi dan perindustrian sehingga Indonesia tidak dapat menikmati dampak positif depresiasi rupiah.

Pertama, jerat ketergantungan akut terhadap produk impor di sektor rumah tangga dan industri. Sebagai ilustrasi, dominasi asing pada produk holtikultura sangat besar karena lonjakan permintaan beriringan dengan stagnasi industri pertanian nasional.

Kemudahan impor dan murahnya harga produk pangan impor mengurangi insentif untuk mencapai kemandirian industri pangan nasional. Akibatnya, harga produk pangan utama melambung pada saat nilai tukar rupiah melemah.

Kedua, jerat dominasi bahan baku impor pada produk buatan dalam negeri. Ironisnya, bahan baku impor itu berasal dari bahan mentah Indonesia seperti karet alam.

Setelah produsen luar negeri memroses bahan mentah Indonesia menjadi barang setengah jadi, barang tersebut kemudian diekspor ke Indonesia sebagai bahan baku.

Kondisi ini menggambarkan kelemahan industri nasional dalam mengolah barang mentah menjadi produk lanjutan dan produk akhir.

Ketiga, jerat ekonomi biaya tinggi. Buruknya kualitas infrastruktur, birokrasi dan layanan publik, pungutan liar dan lemahnya penegakan hukum, tingginya suku bunga pinjaman serta kombinasi berbagai faktor lainnya menjadikan industri di Indonesia harus menanggung ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Biaya-biaya ekstra yang dikeluarkan pengusaha tersebut tentu saja dialokasikan pada harga produk sehingga harga produk dalam negeri tidak kompetitif.

Dalam konteks ini, keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) dari 5.75% menjadi 6.5% (periode13 Juni dan 11 Juli 2013) menjadi beban ekonomi tambahan bagi pengusaha domestik.

Kenaikan BI Rate ini akan diikuti oleh sektor perbankan dengan mengerek tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak pada meningkatnya ongkos pembiayaan sehingga dapat menurunkan investasi, konsumsi dan ekspansi industri dalam negeri.

Momentum Kebangkitan

Di sisi lain, pemetaan jerat-jerat ekonomi dalam kondisi depresiasi rupiah dapat dijadikan momentum untuk membangkitkan industri nasional.

Pertama, momentum untuk membangun industri pangan nasional. Dalam kondisi ketergantungan pangan impor dengan harga yang semakin mahal akibat pelemahan rupiah, produk holtikultura dalam negeri memiliki peluang menjadi tuan di negeri sendiri.

Berbagai terobosan antara lain dari segi permintaan, pemerintah mendorong penggunaan bahan pangan lokal dan nasional melalui kampanye dan edukasi massif. Industri pangan pengguna bahan baku pangan lokal diberikan insentif perpajakan.

Dari segi penawaran, pemerintah memberi insentif perpajakan, dukungan pembiayaan, dan bimbingan teknis kepada petani, peternak dan kalangan industri untuk meningkatkan produksi pangan nasional seperti pembangunan food estate dengan memanfaatkan lahan menganggur yang dimiliki pemerintah dan BUMN/BUMD.

Selain itu juga, pemberian fasilitas kepada universitas dan lembaga riset untuk meningkatkan kualitas produk pangan nasional.

Kedua, momentum membangun industri pengolahan bahan mentah. Dari segi penawaran, pengenaan pajak ekspor (PE) atas barang mentah dipertahankan dan diperluas.

Pemberian insentif perpajakan dan dukungan pembiayaan kepada industri pengolahan bahan mentah dan memberikan disinsentif terhadap industri yang berorientasi ekspor bahan mentah.

Dari segi permintaan, pemerintah dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti persyaratan 100% komponen lokal (buy Indonesia).

Ketiga, momentum untuk memangkas ekonomi biaya tinggi. Penyediaan infrastruktur jalan raya, pelabuhan, listrik dan infrastruktur dasar lainnya dan reformasi layanan publik untuk memangkas waktu dan biaya pengurusan perizinan harus menjadi prioritas utama.

Pemangkasan ekonomi biaya tinggi ini dapat menggunakan benchmark laporan Doing Business yang rutin dipublikasikan oleh World Bank setiap tahun, dimana peringkat Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Akhirnya, momentum-momentum tersebut akan berlalu begitu saja jika para pemangku kepentingan hanya berpangku tangan.

Apalagi menjelang Pemilihan Umum 2014, isu ini dapat mudah tenggelam di antara isu-isu lain yang lebih menarik.  Namun, terlepas dari siapapun yang akan memimpin negeri ini, industri yang kuat akan menjadi modal Indonesia untuk bertahan dalam kompetisi global.

Karena persaingan ekonomi antarbangsa bukan kompetisi pemerintah, melainkan pertarungan industri dan perusahaan.

Penulis adalah Irwanda Wisnu Wardhana, mahasiswa PhD University of Texas, AS

Failure in public partnerships

The Jakarta Post

— Agustus 14, 2009–

Being perhaps the most geographically unique country in the world, Indonesia faces a higher burden compared to other, continental nations in ensuring infrastructures equitably to its citizens.

Instead of producing this infrastructure alone, the government has, since 2005, mobilized the necessary funds from the private sector, both domestically and internationally, by enacting Presidential Decree No. 67/2005, an umbrella regulation for public private partnerships (PPPs). Until to day, the PPPs have embarked on 87 projects, worth a combined total of more than US$34 billion (PPP Book, 2009).

Regardless of any potential benefit, a PPP is neither a perfect concept nor a panacea. As an example, the United Kingdom is the leading country in terms of PPPs; however, there was a spectacular case of failure surrounding Metronet (UK House of Commons, Transport Committee, 2008).

This £15.7 billion (US$25 billion) project was signed off on in 2003. Tasked with maintaining and renewing the London underground, Metronet declared bankruptcy in 2007. Although Metronet is not a typical PPP in terms of money and complexity, it offers substantial lessons to learn from.

Learning from the Metronet case, Vining and Boardman (2008) defined essential rules for governments to avoid the failure of PPPs.

The first rile is to ensure regulations that ensure transparency for all PPPs are adopted. There are some fundamental indicators for real transparency such as consistent and timely budget reporting; public availability of all contracts; public consultation; a fair bidding process; and the disclosure of potential contingent liability.

Simply, without transparency, a PPP is more likely to end up in disaster; either the government will end up having to bail it out with additional funds or the PPP will be stopped altogether.  Hence, this is the meta-rule.

The second rule is to create separately the regulation; analysis; contracting; and oversight agencies. By definition, the regulation agency constructs fundamental regulations to all agencies, ensures compliancy and solves conflicts that may occur among agencies. The analysis agency analyzes the social cost-benefit of PPP proposals, assesses possible contingent liabilities, fiscal and other risks and chooses the best partnership scheme that is in line with national macroeconomic frameworks.

Meanwhile, the contracting agency organizes all PPPs: tendering bids, selecting partners and making and monitoring contracts. The oversight agency evaluates performance of all PPPs to minimize government expenditure and to keep track of all future liabilities, as well as ensuring the contracting agency fulfills requirements for transparency and bidding process.

Inevitably, these separations are needed to secure checks and balances. A single powerful PPP agency is more likely to abuse its authority and end up with failures. Indeed, there is no uniform design of these agencies, especially for the contracting agency. In UK, the contracting agency is formed as a public and private joint venture; in India it is under the Ministry of Finance; while in Korea it is under a think tank.

In respect to decentralized institutions, the contracting agency in Indonesia may be established at both central and local government levels. However, a PPP center is necessary to coordinate all PPP units; to share resources in terms of knowledge, experience and expertise; to improve capacity and to achieve efficiency and reduce costs. In conclusion, the key point of this rule is that a balanced power system ensures the success of a PPP is more likely.

The third rule is to ensure that the bidding process is reasonably competitive. It is impossible to achieve the highest efficiency and the lowest cost in a monopolistic market. Obviously, competition among three to five bidders is better than between two bidders or less.

So, the government, as the PPP promoter, should be proactive in searching for the optimal number of bidders by neither favor nor restrict particular bidders. Moreover, the PPP promoter can encourage bidders by lowering the bidding costs, and if possible, remunerating some or all. Thus, the highest potential of a PPP will not be met unless fair competition is secured.

The fourth rule is to avoid a stand-alone company with limited equity or a large consortium of partners. Forming a separate, special purpose vehicle (SPV), may create moral problems for the parent company, which lowers its own equity at risk. If problems arise, easily, the SPV can declare bankruptcy rather than finding operational solutions.

Similarly, a private sector partner that is too large creates no incentive to provide the needed organizational leadership fundamental to the success of a PPP. The key point is to ensure that the private sector partners have strong incentives to maximize their capacity to administer the project by sharing adequate interests and risks.

The fifth rule is to prohibit the private sector contractor from selling the contract too early. Needless to say, the primary advantage of a PPP is synergy among partners and the agreement to share resources, risks and rewards. Meanwhile, a PPP is usually a long term contract divided into design, construction, operation, and transfer to government phases.

So, if a partner thinks that it can sell a contract in the early phase, before all of the bugs are known, it will have an incentive to under invest in the project. Eventually, when problems arise, it is not clear which company should be blamed and held responsible. Thus, the government should enforce an optimal time lag before permitting a partner to sell the contract to others parties.

The main advantage of a PPP is public private synergy. But the PPP is not a perfect concept; there is the potential for failure. Hopefully, the government can avoid these potential failures by ensuring the right rules are put in place.

The writer works at the fiscal policy office and is a master’s student at the Asian Public Policy Program, Hitotsubashi University, Tokyo. This is his personal opinion.