Australia-Indonesia: Antara Sahabat dan Tetangga

“Mungkin kita tidak bisa memilih tetangga tetapi kita selalu memiliki kebebasan memilih sahabat.” (Wardhana 2013)

— Des 3, 2013–

australia indonesia map

Saya sependapat dengan pandangan Anies Baswedan (Antara, 3 Desember 2013) bahwa:

“Saya kira, Indonesia-Australia itu bukan negara sahabat, melainkan negara tetangga yang hubungan keduanya perlu dibangun dengan cara-cara beradab. Abbott itu mirip anak TK, karena pelajaran pertama anak TK adalah minta maaf. Kalau tidak mau minta maaf berarti kalah dari anak TK.”*

Menurut saya, hubungan sahabat adalah kesetaraan dan reciprocity (timbal balik). Kesalahan dalam persahabatan itu hal biasa. Namun kalau salah satu pihak merasa lebih hebat dan digdaya, angkuh, dan memandang remeh pihak lain, ketegasan diperlukan. Hubungan sahabat bisa saja diputuskan dalam konteks ini. Walaupun kedua belah pihak tetap bertetangga namun tidak menjadi sahabat.

Jangan pernah kuatir kehilangan satu sahabat karena prinsip tegas dan harga diri. Walaupun sahabat berkurang, namun yang didapat adalah sahabat yang lebih loyal dan terpercaya.

Secara praktis, jangan takut kesulitan mengimpor daging sapi. Indonesia bisa mengimpor dari Selandia Baru dan Amerika Latin. Sapi di Pulau Sulawesi juga berlimpah namun kesulitan infrastruktur untuk perdagangan ke Pulau Jawa menurut Jusuf Kalla (2013).

Menurut hitungan saya, kehilangan persahabatan Indonesia-Australia akan membawa kerugian lebih besar kepada Australia. Dia semakin tergantung pada Amerika Serikat di seberang sana dalam “menghadang” China. Dia akan kebanjiran pengungsi dan manusia perahu. Dia akan kehilangan pasar sebesar 250 juta orang.

Bagaimana hibah dana beasiswa yang mencapai 500 orang di level master dan doktoral per tahun kepada sarjana Indonesia? Memang ini kerugian untuk pembangunan SDM kita. Namun masih banyak hibah dari negara lain serta dukungan perusahaan yang bisa dimanfaatkan. Bahkan salah satu lembaga pemerintah Indonesia mengklaim dapat membiayai ribuan pelajar Indonesia setiap tahun ke luar negeri.

Hikmah kasus ini dapat diperas dalam satu kalimat. Mungkin kita tidak bisa memilih tetangga, tapi kita selalu memiliki kebebasan memilih sahabat.

Topeng Monyet Jokowi

“Semoga politisi lain akan berlomba untuk menyajikan ide segar dan kreatif yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan, kebaikan, dan kemaslahatan buat para pemilih a.k.a. rakyat jelata.” (Wardhana, 2013)

–Oktober 24, 2013–

topeng_monyet_by_andy_yoes

Menjelang Pemilu 2014, semua politisi akan berusaha keras menemukan ide untuk mencuri perhatian media dan publik. Ada yang pakai pernyataan keras menusuk lawan, ada yang melawat luar negeri, ada yang mengunjungi korban musibah, dll.

Terlepas dari perasaan suka tidak suka secara personal, kita harus akui bahwa manuver Jokowi memang cerdas. Saya tidak pernah kepikiran isu eksploitasi topeng monyet selama lebih dari 10 tahun tinggal di seputaran Ibukota. Malah pernah ikutan jadi penonton ketika ada pawang yang datang dekat rumah (maaf ya monyet, saya kurang mengerti perasaan kalian).

Kini isu monyet ini menjadi sentral pemberitaan media. Sederhana, namun menunjukkan kepada publik seolah:”Hei lu pade, ke monyet aja gue perhatian, apalagi ke lu pade, manusia”. Sederhana namun mengena.

Apapun motifnya, model kampanye begini cerdas dan menghibur. Semoga politisi lain akan berlomba untuk menyajikan ide segar dan kreatif yang pada akhirnya akan membawa kesejahteraan, kebaikan, dan kemaslahatan buat para pemilih a.k.a. rakyat jelata.

Depresiasi Rupiah: Momentum Kebangkitan Industri

Bisnis Indonesia

–18 Juli 2013–

Tulisan Bisnis Indonesia

Buku-buku teks ekonomi mengajarkan bahwa depresiasi mata uang meningkatkan daya saing produk suatu negara terhadap produk asing karena faktor harga.

Karena itulah, kisah pemulihan ekonomi berbagai negara pada masa kini dan masa lalu memanfaatkan peluang depresiasi mata uang sebagai jalan cepat perbaikan ekonomi.

Negara-negara berorientasi ekspor juga tidak menyia-nyiakan peluang depresiasi mata uang karena produk mereka dapat menghantam kompetitor.

Tak pelak, China secara konsisten mengadopsi kebijakan mematok mata uangnya lebih rendah dari nilai relatif dibanding mata uang dunia sehingga barang-barang made in China menguasai dunia.

Dalam konteks ini, depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sedang terjadi seharusnya memberi dampak positif terhadap industri dan perekonomian Indonesia.

Karena produk buatan Indonesia menjadi lebih murah dibandingkan produk sejenis buatan asing, maka produsen dalam negeri memperoleh peluang emas untuk meningkatkan volume ekspor dan memenangkan persaingan di dalam negeri.

Imbas positif depresiasi rupiah turut dinikmati oleh produsen jasa domestik. Dengan rupiah yang murah, pengguna layanan jasa khususnya di sektor pariwisata, pameran, kesehatan, dan sektor jasa lainnya akan menjadikan Indonesia sebagai pilihan utama.

Namun sayang, depresiasi rupiah yang telah menembus angka psikologis Rp 10.000 per dolar AS tidak membawa dampak positif seperti yang diharapkan.

Otoritas moneter merespon pelemahan rupiah dengan melakukan intervensi mengakibatkan cadangan devisa kian hari kian menipis sampai menyentuh angka di bawah US$100 juta.

Kalangan pengusaha dalam negeri juga menyampaikan tanggapan yang kurang menggembirakan terhadap akibat pelemahan rupiah.

Sekurang-kurangnya terdapat tiga jerat yang melilit ekonomi dan perindustrian sehingga Indonesia tidak dapat menikmati dampak positif depresiasi rupiah.

Pertama, jerat ketergantungan akut terhadap produk impor di sektor rumah tangga dan industri. Sebagai ilustrasi, dominasi asing pada produk holtikultura sangat besar karena lonjakan permintaan beriringan dengan stagnasi industri pertanian nasional.

Kemudahan impor dan murahnya harga produk pangan impor mengurangi insentif untuk mencapai kemandirian industri pangan nasional. Akibatnya, harga produk pangan utama melambung pada saat nilai tukar rupiah melemah.

Kedua, jerat dominasi bahan baku impor pada produk buatan dalam negeri. Ironisnya, bahan baku impor itu berasal dari bahan mentah Indonesia seperti karet alam.

Setelah produsen luar negeri memroses bahan mentah Indonesia menjadi barang setengah jadi, barang tersebut kemudian diekspor ke Indonesia sebagai bahan baku.

Kondisi ini menggambarkan kelemahan industri nasional dalam mengolah barang mentah menjadi produk lanjutan dan produk akhir.

Ketiga, jerat ekonomi biaya tinggi. Buruknya kualitas infrastruktur, birokrasi dan layanan publik, pungutan liar dan lemahnya penegakan hukum, tingginya suku bunga pinjaman serta kombinasi berbagai faktor lainnya menjadikan industri di Indonesia harus menanggung ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

Biaya-biaya ekstra yang dikeluarkan pengusaha tersebut tentu saja dialokasikan pada harga produk sehingga harga produk dalam negeri tidak kompetitif.

Dalam konteks ini, keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) dari 5.75% menjadi 6.5% (periode13 Juni dan 11 Juli 2013) menjadi beban ekonomi tambahan bagi pengusaha domestik.

Kenaikan BI Rate ini akan diikuti oleh sektor perbankan dengan mengerek tingkat suku bunga pinjaman yang berdampak pada meningkatnya ongkos pembiayaan sehingga dapat menurunkan investasi, konsumsi dan ekspansi industri dalam negeri.

Momentum Kebangkitan

Di sisi lain, pemetaan jerat-jerat ekonomi dalam kondisi depresiasi rupiah dapat dijadikan momentum untuk membangkitkan industri nasional.

Pertama, momentum untuk membangun industri pangan nasional. Dalam kondisi ketergantungan pangan impor dengan harga yang semakin mahal akibat pelemahan rupiah, produk holtikultura dalam negeri memiliki peluang menjadi tuan di negeri sendiri.

Berbagai terobosan antara lain dari segi permintaan, pemerintah mendorong penggunaan bahan pangan lokal dan nasional melalui kampanye dan edukasi massif. Industri pangan pengguna bahan baku pangan lokal diberikan insentif perpajakan.

Dari segi penawaran, pemerintah memberi insentif perpajakan, dukungan pembiayaan, dan bimbingan teknis kepada petani, peternak dan kalangan industri untuk meningkatkan produksi pangan nasional seperti pembangunan food estate dengan memanfaatkan lahan menganggur yang dimiliki pemerintah dan BUMN/BUMD.

Selain itu juga, pemberian fasilitas kepada universitas dan lembaga riset untuk meningkatkan kualitas produk pangan nasional.

Kedua, momentum membangun industri pengolahan bahan mentah. Dari segi penawaran, pengenaan pajak ekspor (PE) atas barang mentah dipertahankan dan diperluas.

Pemberian insentif perpajakan dan dukungan pembiayaan kepada industri pengolahan bahan mentah dan memberikan disinsentif terhadap industri yang berorientasi ekspor bahan mentah.

Dari segi permintaan, pemerintah dapat mendorong penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang dan jasa seperti persyaratan 100% komponen lokal (buy Indonesia).

Ketiga, momentum untuk memangkas ekonomi biaya tinggi. Penyediaan infrastruktur jalan raya, pelabuhan, listrik dan infrastruktur dasar lainnya dan reformasi layanan publik untuk memangkas waktu dan biaya pengurusan perizinan harus menjadi prioritas utama.

Pemangkasan ekonomi biaya tinggi ini dapat menggunakan benchmark laporan Doing Business yang rutin dipublikasikan oleh World Bank setiap tahun, dimana peringkat Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

Akhirnya, momentum-momentum tersebut akan berlalu begitu saja jika para pemangku kepentingan hanya berpangku tangan.

Apalagi menjelang Pemilihan Umum 2014, isu ini dapat mudah tenggelam di antara isu-isu lain yang lebih menarik.  Namun, terlepas dari siapapun yang akan memimpin negeri ini, industri yang kuat akan menjadi modal Indonesia untuk bertahan dalam kompetisi global.

Karena persaingan ekonomi antarbangsa bukan kompetisi pemerintah, melainkan pertarungan industri dan perusahaan.

Penulis adalah Irwanda Wisnu Wardhana, mahasiswa PhD University of Texas, AS

Gapai Cita-cita Setinggi Langit

“Fisik boleh kere tapi jiwa harus seperti Raja merdeka.” (Wardhana 2013).

–April 29, 2013–

cita-cita

Adik-adik sekalian yang punya cita-cita tinggi menjulang ke langit namun tidak didukung karena orang tua miskin, jangan menyerah!

Selalu belajar tak kenal lelah, bermimpi tak kenal kecewa. Allah swt tidak pernah tidur dan lupa pada hamba-hamba-Nya yang selalu berjuang dan bekerja untuk menggapai kebaikan.

Saat ini banyak sekali bantuan pendidikan mengalir dari banyak pintu, pemerintah maupun swadaya masyarakat. Miliki keyakinan, jiwa pejuang, dan kerja keras untuk menjemput rezeki. Fisik boleh kere tapi jiwa harus seperti Raja merdeka.

Man jadda wa jada!

Pilih Dijajah Inggris atau Belanda?

” … kita memang selalu harus bersyukur plus belajar untuk mengerti hikmah dari setiap peristiwa, termasuk penjajahan.” (Wardhana 2013)

–Maret 28, 2013–

Evolution_of_the_Dutch_East_Indies

Semula saya selalu beranggapan bahwa jika Indonesia dijajah oleh Inggris, kondisi kita akan jauh lebih baik. Ternyata setelah membuka-buka lembaran sejarah dan membanding-bandingkan, saya bersyukur Indonesia “mendapatkan” penjajah Belanda. Mengapa? Minimal ada 3 alasannya:

1. Belanda menerapkan sentralisasi yang mengikat ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan dialek, dan berbagai agama. Sejak awal multikulturalisme yang ada dibiarkan saja, tanpa direkayasa. Berbeda dengan British India yang menerapkan segregasi berdasarkan agama. Akhirnya, Indonesia lahir sebagai 1 negara, sementara India terbagi menjadi Pakistan dan India (plus Bangladesh) yang sampai sekarang menjadi musuh bebuyutan.

2. Belanda mempromosikan Bahasa Melayu sebagai bahasa kedua karena tidak ingin Dutch dikuasai oleh pribumi. Akibatnya kita punya bahasa nasional pemersatu. Bandingkan dengan Pakistan dan Bangladesh yang berperang dan pecah karena masalah pemaksaan Urdu sebagai bahasa nasional.

3. Belanda bersungguh-sungguh dan berkonsentrasi mendapatkan semua pulau di Indonesia dengan mengusir semua penjajah lain. Hanya Pulau Solor Timur (Timor Leste) yang tidak bisa direbut dari Portugis. Kalau bukan karena komitmen Belanda, kemungkinan besar akan terdapat banyak negara di kepulauan nusantara. Contohnya di Afrika.

Anda boleh setuju, boleh juga tidak atas interpretasi sejarah yang saya tulis ini. Namun intinya, kita memang selalu harus bersyukur plus belajar untuk mengerti hikmah dari setiap peristiwa, termasuk penjajahan…. Wallahu a’lam

Antara Parpol dan Kudeta Militer

“Semoga gonjang ganjing parpol tidak menjadi huru hara. Kita doakan bersama agar setiap parpol menjadi semakin matang dan kuat.” (Wardhana, 2013)

–Februari 7, 2013

Terlepas dari drama gonjang ganjing parpol di Indonesia yang semakin menarik ditonton hari demi hari, kita masih bersyukur pada 3 hal:

1. Parpol dan pemerintahan BELUM dikuasai oleh keluarga (Partai penguasa dan Kabinet India dikuasai oleh keluarga Nehru-Indira sejak merdeka tahun 1947).

2. Persaingan antar parpol BELUM menjadi pertikaian antar keluarga atau personal (Perseteruan pribadi antara 2 wanita -Zia dan Hasina- selama 20 tahun terakhir membahayakan Bangladesh).

3. Carut marut politik dan penegakan hukum BELUM menjadi alasan militer untuk kudeta pemerintahan sipil (Huru hara politik Pakistan sejak merdeka diwarnai oleh kudeta para jenderal dengan alasan menyelamatkan negara).

Semoga gonjang ganjing parpol tidak menjadi huru hara. Kita doakan bersama agar setiap parpol menjadi semakin matang dan kuat.

Sehingga: Tidak ada partai milik keluarga si anu. Tidak ada pemimpin parpol A dendam kesumat dengan pemimpin parpol B. Dan tidak ada jenderal yang mengambil alih pemerintahan sah.

Mari bersama jaga masa depan Indonesia!

Failure in public partnerships

The Jakarta Post

— Agustus 14, 2009–

Being perhaps the most geographically unique country in the world, Indonesia faces a higher burden compared to other, continental nations in ensuring infrastructures equitably to its citizens.

Instead of producing this infrastructure alone, the government has, since 2005, mobilized the necessary funds from the private sector, both domestically and internationally, by enacting Presidential Decree No. 67/2005, an umbrella regulation for public private partnerships (PPPs). Until to day, the PPPs have embarked on 87 projects, worth a combined total of more than US$34 billion (PPP Book, 2009).

Regardless of any potential benefit, a PPP is neither a perfect concept nor a panacea. As an example, the United Kingdom is the leading country in terms of PPPs; however, there was a spectacular case of failure surrounding Metronet (UK House of Commons, Transport Committee, 2008).

This £15.7 billion (US$25 billion) project was signed off on in 2003. Tasked with maintaining and renewing the London underground, Metronet declared bankruptcy in 2007. Although Metronet is not a typical PPP in terms of money and complexity, it offers substantial lessons to learn from.

Learning from the Metronet case, Vining and Boardman (2008) defined essential rules for governments to avoid the failure of PPPs.

The first rile is to ensure regulations that ensure transparency for all PPPs are adopted. There are some fundamental indicators for real transparency such as consistent and timely budget reporting; public availability of all contracts; public consultation; a fair bidding process; and the disclosure of potential contingent liability.

Simply, without transparency, a PPP is more likely to end up in disaster; either the government will end up having to bail it out with additional funds or the PPP will be stopped altogether.  Hence, this is the meta-rule.

The second rule is to create separately the regulation; analysis; contracting; and oversight agencies. By definition, the regulation agency constructs fundamental regulations to all agencies, ensures compliancy and solves conflicts that may occur among agencies. The analysis agency analyzes the social cost-benefit of PPP proposals, assesses possible contingent liabilities, fiscal and other risks and chooses the best partnership scheme that is in line with national macroeconomic frameworks.

Meanwhile, the contracting agency organizes all PPPs: tendering bids, selecting partners and making and monitoring contracts. The oversight agency evaluates performance of all PPPs to minimize government expenditure and to keep track of all future liabilities, as well as ensuring the contracting agency fulfills requirements for transparency and bidding process.

Inevitably, these separations are needed to secure checks and balances. A single powerful PPP agency is more likely to abuse its authority and end up with failures. Indeed, there is no uniform design of these agencies, especially for the contracting agency. In UK, the contracting agency is formed as a public and private joint venture; in India it is under the Ministry of Finance; while in Korea it is under a think tank.

In respect to decentralized institutions, the contracting agency in Indonesia may be established at both central and local government levels. However, a PPP center is necessary to coordinate all PPP units; to share resources in terms of knowledge, experience and expertise; to improve capacity and to achieve efficiency and reduce costs. In conclusion, the key point of this rule is that a balanced power system ensures the success of a PPP is more likely.

The third rule is to ensure that the bidding process is reasonably competitive. It is impossible to achieve the highest efficiency and the lowest cost in a monopolistic market. Obviously, competition among three to five bidders is better than between two bidders or less.

So, the government, as the PPP promoter, should be proactive in searching for the optimal number of bidders by neither favor nor restrict particular bidders. Moreover, the PPP promoter can encourage bidders by lowering the bidding costs, and if possible, remunerating some or all. Thus, the highest potential of a PPP will not be met unless fair competition is secured.

The fourth rule is to avoid a stand-alone company with limited equity or a large consortium of partners. Forming a separate, special purpose vehicle (SPV), may create moral problems for the parent company, which lowers its own equity at risk. If problems arise, easily, the SPV can declare bankruptcy rather than finding operational solutions.

Similarly, a private sector partner that is too large creates no incentive to provide the needed organizational leadership fundamental to the success of a PPP. The key point is to ensure that the private sector partners have strong incentives to maximize their capacity to administer the project by sharing adequate interests and risks.

The fifth rule is to prohibit the private sector contractor from selling the contract too early. Needless to say, the primary advantage of a PPP is synergy among partners and the agreement to share resources, risks and rewards. Meanwhile, a PPP is usually a long term contract divided into design, construction, operation, and transfer to government phases.

So, if a partner thinks that it can sell a contract in the early phase, before all of the bugs are known, it will have an incentive to under invest in the project. Eventually, when problems arise, it is not clear which company should be blamed and held responsible. Thus, the government should enforce an optimal time lag before permitting a partner to sell the contract to others parties.

The main advantage of a PPP is public private synergy. But the PPP is not a perfect concept; there is the potential for failure. Hopefully, the government can avoid these potential failures by ensuring the right rules are put in place.

The writer works at the fiscal policy office and is a master’s student at the Asian Public Policy Program, Hitotsubashi University, Tokyo. This is his personal opinion.

Indonesia Kapan Bisa Aman?

“Kalau sebuah negara aman terkendali, punya pasar ratusan juta orang, hukum dan penegakannya jelas, investor dan pebisnis akan berbondong-bondong membanjiri negeri kita.” (Wardhana, 2009)

–Juni 27, 2009–

Sedih dan terpukul! Itulah perasaan di dada setelah mendengarkan penuturan jujur dari seorang eksekutif perusahaan Jepang. Saat itu, dalam suasana santai makan malam, kami menghabiskan waktu bersama dengan berdiskusi hal-hal ringan. Sampai suatu saat, salah seorang pendiri firma hukum terbesar di Negeri Sakura ini mengatakan niatnya untuk membuka cabang di Viet Nam dalam waktu dekat. Spontan saya menimpali mengapa tidak buka di Indonesia?

Jawabannya seketika adalah tidak karena alasan keamanan. Kemudian dia menceritakan bahwa untuk membuka kantor perwakilan di suatu negara dan mengirimkan seorang manajer dibutuhkan minimal lima staf dan tenaga lokal: sekretaris, bagian umum, pengemudi, pembantu rumah tangga, dan petugas keamanan. Nah, kantor pusat Tokyo kuatir dengan berbagai kejadian perampokan dan penculikan yang terjadi terhadap orang asing, dengan bantuan para staf dan tenaga lokal tersebut.

Kebayang gak sih perasaan kita sebagai anak bangsa? Indonesia negara terbesar di ASEAN, negara demokrasi terkemuka dunia, kalah dalam isu mendasar yang sangat diperhatikan pebisnis dan investor, dengan sebuah negara Low Income Country, baru merdeka tahun 70-an, dan negara komunis pula.

Jadi saya semakin sadar bahwa untuk mengatasi masalah perekonomian kita tidak dibutuhkan hal-hal besar dan hebat dengan rumus-rumus yang susah. Gampang aja, tanyakan saja pada setiap orang, kebutuhan apa yang paling mendasar yang anda butuhkan? Pasti jawabannya seragam dan standar-standar saja…. Ya, masalah keamanan salah satunya. Kalau sebuah negara aman terkendali, punya pasar ratusan juta orang, hukum dan penegakannya jelas, investor dan pebisnis akan berbondong-bondong membanjiri negeri kita.

Semoga masalah keamanan ini menjadi hal yang benar-benar diperhatikan dan dituntaskan oleh para capres. Malu kita di forum internasional kalau di kota Jakarta yang dikepung oleh berbagai instansi aparat keamanan dan ribuan petugas berstandar dunia, dilengkapi dengan persenjataan dan teknologi mutakhir, menghabiskan APBN bahkan bantuan luar negeri, spion mobil masih sering dicongkel oleh gerombolan penjahat yang hanya berkampak.

Tantangan untuk Presiden Terpilih

“Demokrasi dan desentralisasi pada sebuah negara yang masih lemah dalam hal institusi sebagaimana di Indonesia akan menyebabkan merajalelanya korupsi.” (Wardhana 2009)

–Juni 14, 2009–

Beberapa hari lagi, rakyat Indonesia akan memilih langsung pasangan capres cawapres yang diharapkan akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Siapapun presiden yang terpilih nantinya, ia akan menghadapi tantangan berat sebagai berikut:

1. Geografi
Indonesia merupakan negara nomor satu yang paling terpisah geografi-nya di dunia (the most spatial division country) karena wilayah daratannya terpisah menjadi 17 ribu lebih pulau. Akibat langsung dari kondisi ini tentu saja ongkos yang sangat mahal untuk menjamin ketersediaan fasilitas mendasar untuk seluruh rakyat. Jika infrastruktur sebuah negara berbasis daratan seperti AS dan Cina dibandingkan dengan Indonesia, maka biaya yang kita butuhkan untuk mencapai level perhubungan nasional yang sama bisa menjadi beberapa kali lipat.

2. Demokrasi
Sistem demokrasi yang dibangun sejak runtuhnya Orde Baru dapat menjadi berkah atau bencana bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan bukti empiris dari negara-negara di dunia, kondisi sebuah negara demokratis dengan kualitas institusi hukum yang rendah menyebabkan kerusakan ekonomi yang lebih parah dibandingkan dengan negara otoriter dengan kualitas institusi hukum yang sama. Karena itu, peningkatan kualitas institusi hukum menjadi syarat mendasar bagi kelanjutan pertumbuhan ekonomi.

3. Desentralisasi
Pemerintah pusat harus membangun sistem yang dapat menjamin efisiensi dan efektifitas penerapan desentralisasi di bidang politik dan keuangan. Dalam kondisi pemerintahan pusat lemah dan tidak terdapat kontrol yang memadai serta kelemahan dalam koordinasi antar pemerintah daerah, desentralisasi akan mengganggu kepentingan ekonomi nasional.

4. Korupsi
Demokrasi dan desentralisasi pada sebuah negara yang masih lemah dalam hal institusi sebagaimana di Indonesia akan menyebabkan merajalelanya korupsi. Pada gilirannya, kondisi ini akan semakin memperparah demokrasi yang lemah dan akan menggoyahkan desentralisasi fiskal dan demokrasi di tingkat daerah.

5. Kemiskinan, Pengangguran dll
Kondisi kemiskinan tiap tahun tidak menunjukkan perubahan signifikan, sekitar 35 juta penduduk miskin dan 10% pengangguran.

Kesimpulannya, tantangan-tantangan di atas seharusnya membuat presiden terpilih tidak bisa tidur nyenyak selama 5 tahun kepemimpinannya.

Kepada segenap kandidat capres dan cawapres, kami ucapkan “Selamat berkampanye damai”.
Kepada rakyat Indonesia, pilih dengan cermat dan ketenangan hati karena pilihan anda mempertaruhkan masa depan bangsa dan negara.