Indonesia Kapan Bisa Aman?

“Kalau sebuah negara aman terkendali, punya pasar ratusan juta orang, hukum dan penegakannya jelas, investor dan pebisnis akan berbondong-bondong membanjiri negeri kita.” (Wardhana, 2009)

–Juni 27, 2009–

Sedih dan terpukul! Itulah perasaan di dada setelah mendengarkan penuturan jujur dari seorang eksekutif perusahaan Jepang. Saat itu, dalam suasana santai makan malam, kami menghabiskan waktu bersama dengan berdiskusi hal-hal ringan. Sampai suatu saat, salah seorang pendiri firma hukum terbesar di Negeri Sakura ini mengatakan niatnya untuk membuka cabang di Viet Nam dalam waktu dekat. Spontan saya menimpali mengapa tidak buka di Indonesia?

Jawabannya seketika adalah tidak karena alasan keamanan. Kemudian dia menceritakan bahwa untuk membuka kantor perwakilan di suatu negara dan mengirimkan seorang manajer dibutuhkan minimal lima staf dan tenaga lokal: sekretaris, bagian umum, pengemudi, pembantu rumah tangga, dan petugas keamanan. Nah, kantor pusat Tokyo kuatir dengan berbagai kejadian perampokan dan penculikan yang terjadi terhadap orang asing, dengan bantuan para staf dan tenaga lokal tersebut.

Kebayang gak sih perasaan kita sebagai anak bangsa? Indonesia negara terbesar di ASEAN, negara demokrasi terkemuka dunia, kalah dalam isu mendasar yang sangat diperhatikan pebisnis dan investor, dengan sebuah negara Low Income Country, baru merdeka tahun 70-an, dan negara komunis pula.

Jadi saya semakin sadar bahwa untuk mengatasi masalah perekonomian kita tidak dibutuhkan hal-hal besar dan hebat dengan rumus-rumus yang susah. Gampang aja, tanyakan saja pada setiap orang, kebutuhan apa yang paling mendasar yang anda butuhkan? Pasti jawabannya seragam dan standar-standar saja…. Ya, masalah keamanan salah satunya. Kalau sebuah negara aman terkendali, punya pasar ratusan juta orang, hukum dan penegakannya jelas, investor dan pebisnis akan berbondong-bondong membanjiri negeri kita.

Semoga masalah keamanan ini menjadi hal yang benar-benar diperhatikan dan dituntaskan oleh para capres. Malu kita di forum internasional kalau di kota Jakarta yang dikepung oleh berbagai instansi aparat keamanan dan ribuan petugas berstandar dunia, dilengkapi dengan persenjataan dan teknologi mutakhir, menghabiskan APBN bahkan bantuan luar negeri, spion mobil masih sering dicongkel oleh gerombolan penjahat yang hanya berkampak.

Tantangan untuk Presiden Terpilih

“Demokrasi dan desentralisasi pada sebuah negara yang masih lemah dalam hal institusi sebagaimana di Indonesia akan menyebabkan merajalelanya korupsi.” (Wardhana 2009)

–Juni 14, 2009–

Beberapa hari lagi, rakyat Indonesia akan memilih langsung pasangan capres cawapres yang diharapkan akan membawa kemakmuran dan kesejahteraan bangsa dan negara.

Siapapun presiden yang terpilih nantinya, ia akan menghadapi tantangan berat sebagai berikut:

1. Geografi
Indonesia merupakan negara nomor satu yang paling terpisah geografi-nya di dunia (the most spatial division country) karena wilayah daratannya terpisah menjadi 17 ribu lebih pulau. Akibat langsung dari kondisi ini tentu saja ongkos yang sangat mahal untuk menjamin ketersediaan fasilitas mendasar untuk seluruh rakyat. Jika infrastruktur sebuah negara berbasis daratan seperti AS dan Cina dibandingkan dengan Indonesia, maka biaya yang kita butuhkan untuk mencapai level perhubungan nasional yang sama bisa menjadi beberapa kali lipat.

2. Demokrasi
Sistem demokrasi yang dibangun sejak runtuhnya Orde Baru dapat menjadi berkah atau bencana bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan bukti empiris dari negara-negara di dunia, kondisi sebuah negara demokratis dengan kualitas institusi hukum yang rendah menyebabkan kerusakan ekonomi yang lebih parah dibandingkan dengan negara otoriter dengan kualitas institusi hukum yang sama. Karena itu, peningkatan kualitas institusi hukum menjadi syarat mendasar bagi kelanjutan pertumbuhan ekonomi.

3. Desentralisasi
Pemerintah pusat harus membangun sistem yang dapat menjamin efisiensi dan efektifitas penerapan desentralisasi di bidang politik dan keuangan. Dalam kondisi pemerintahan pusat lemah dan tidak terdapat kontrol yang memadai serta kelemahan dalam koordinasi antar pemerintah daerah, desentralisasi akan mengganggu kepentingan ekonomi nasional.

4. Korupsi
Demokrasi dan desentralisasi pada sebuah negara yang masih lemah dalam hal institusi sebagaimana di Indonesia akan menyebabkan merajalelanya korupsi. Pada gilirannya, kondisi ini akan semakin memperparah demokrasi yang lemah dan akan menggoyahkan desentralisasi fiskal dan demokrasi di tingkat daerah.

5. Kemiskinan, Pengangguran dll
Kondisi kemiskinan tiap tahun tidak menunjukkan perubahan signifikan, sekitar 35 juta penduduk miskin dan 10% pengangguran.

Kesimpulannya, tantangan-tantangan di atas seharusnya membuat presiden terpilih tidak bisa tidur nyenyak selama 5 tahun kepemimpinannya.

Kepada segenap kandidat capres dan cawapres, kami ucapkan “Selamat berkampanye damai”.
Kepada rakyat Indonesia, pilih dengan cermat dan ketenangan hati karena pilihan anda mempertaruhkan masa depan bangsa dan negara.

Indonesia: Demokrasi dan Ekonomi

“…┬átitik keseimbangan demokrasi politik dan kesejahteraan ekonomi ini akan menjadi modal terbesar Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera.” (Wardhana, 2009)

–Juni 3, 2009–

Menarik sekali mencermati pandangan-pandangan kandidat capres dan cawapres mengenai konsep ekonomi yang ideal bagi kepentingan nasional. Beberapa poin yang bisa saya sampaikan dari hasil pemahaman pribadi antara lain:

Pertama, saya bangga sebagai anak bangsa karena kini para pemimpin bangsa kita sudah semakin dewasa. Perdebatan antar elit politik sudah memasuki hal-hal yang substansial dan fokus pada tujuan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Walaupun masih terlihat upaya menyerang lawan politik dari segi kepribadian, namun yang sangat menonjol di ruang publik adalah sikap saling mengkritisi konsep dan kebijakan yang kelak akan diadopsi oleh pasangan pemenang saat memerintah. Sehingga, kini, kita semakin akrab dengan istilah-istilah ekonomi. Lebih jauh lagi, kita semakin mengerti dengan alasan-alasan di balik penerapan suatu kebijakan pemerintah. Tentu saja proses ini sangat positif untuk mewujudkan demokrasi yang dewasa dan stabil secara berkesinambungan.

Hal kedua adalah, masalah ekonomi menjadi isu sentral dari retorika dan wacana yang dilontarkan para pasangan capres cawapres. Masing-masing pasangan berusaha sekuat tenaga untuk menunjukkan kehebatan resep ekonomi mereka. Ada yang menawarkan kecepatan bertindak, ada yang menggelorakan isu ekonomi kerakyatan, dan tentu saja ada yang mengajak agar konsep yang ada dilanjutkan karena telah terbukti mengatasi masalah ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Lebih hebatnya lagi adalah naik kelasnya profesi ekonom, dari sebatas penjaga gawang kebijakan ekonomi fiskal dan moneter, kini menjadi ekonom-politisi yang memiliki kekuasaan lebih besar dalam mengeksekusi resep-resep ekonomi. Bahkan, kalau kita melihat catatan latar belakang profesi para presiden dan wakil presiden sejak dwi tunggal Sukarno Hatta*, baru pada tahun 2009 inilah nilai pasar seorang ekonom, diwakili oleh sosok Boediono, dianggap sebanding dengan nilai pasar jenderal, politikus, pengusaha, atau keturunan keluarga presiden.

Ketiga dan terakhir, saya semakin bangga lagi karena di tengah suasana panasnya pemilihan presiden, kondisi ekonomi tidak memburuk. Bahkan pasar menunjukkan sentimen positif terhadap perkembangan politik akhir-akhir ini. Hal ini tentu saja merupakan bukti dari semakin mapannya demokrasi Indonesia. Karena itu, saya optimis bahwa titik keseimbangan demokrasi politik dan kesejahteraan ekonomi ini akan menjadi modal terbesar Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera.

Ayo maju bangsaku!

* Bung Hatta adalah ekonom-pejuang dan dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑