Pertanian Indonesia Maju, Bisa!

“Kebijakan pro-pertanian juga berarti bahwa pemerintah harus konsisten pada tata ruang rencana pembangunan pertanian.” (Wardhana 2008)

–Desember 24, 2008–

Perum Bulog akan memulai ekspor beras pada kuartal III 2009. Jika Indonesia telah memiliki surplus beras sebesar 5 juta ton, maka Bulog akan membidik Malaysia, Filipina, Timor Leste dan Brunei sebagai negara tujuan ekspor. Diperkirakan dengan beras kualitas super sebesar 1-1,5 juta ton, diperoleh devisa sebesar sampai dengan 750 juta dollar (8,29 trilyun rupiah). Demikian intisari paparan Mustafa Abubakar sebagaimana diliput di Harian Umum Kompas, 24 Desember 2008.

Tentu saja berita ini adalah sebuah kabar gembira bagi rakyat Indonesia. Sebuah prestasi pertanian yang membanggakan. Kita sudah berada di jalur yang tepat dalam membangun keunggulan pangan dan akan menjadi nomor 1 di ASEAN.

Namun ada beberapa hal yang penulis cermati dan usulkan agar kebijakan pangan ini menjadi sempurna.

Pertama, kebijakan pro pertanian yang konsisten dan berkelanjutan. Sehingga pertanian tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, bukan sektor yang dipinggirkan. Agar jumlah lahan pertanian tidak menyusut, berubah menjadi kompleks industri atau perumahan mewah. Supaya petani bisa menjadi pilihan pekerjaan yang menjamin masa depan generasi muda.

Baru-baru ini, wacana jalan tol se-Jawa hangat dibicarakan. Infrastruktur jalan raya tentu sangat mendukung pembangunan ekonomi. Namun kita juga tidak boleh menutup mata pada akibat buruk yang mungkin muncul pada sektor lain termasuk pertanian. Menurut teori kebijakan sektor publik, Pareto Improvement, sebuah kebijakan baru tidak boleh merugikan sektor-sektor yang sudah ada. Atau paling minim, kebijakan yang akan diberlakukan benar-benar ditimbang baik buruknya. Menurut saya, pilihan infrastruktur yang paling cocok bukan jalan tol, namun kereta api.

Dengan kereta api, tanpa menghancurkan hutan yang menjaga harmoni alam, tidak merusak lahan pertanian, dan tidak mengeluarkan biaya pembebasan lahan dan pembangunan jalan yang begitu fantastis jumlahnya. Selain terhindar dari bahaya banjir, menyusutnya lahan pertanian, dan utang luar negeri yang begitu besar, dengan kereta api kita semakin merangsang industri dalam negeri dan proyek energi yang lebih baik.

Kebijakan pro-pertanian juga berarti bahwa pemerintah harus konsisten pada tata ruang rencana pembangunan pertanian. Juga memberi dukungan sepenuhnya pada petani dalam bentuk penelitian benih unggulan, pemberantasan hama, pupuk, optimalisasi lahan, pendampingan, penyuluhan, penyaluran hasil tani dan promosi petani menjadi profesi yang menjanjikan. Belajar dari kondisi para petani di Jepang yang semakin lanjut usia dan kehilangan penerus dari generasi muda untuk menggarap lahan, pemerintah harus meningkatkan citra dan penghasilan petani.

Kedua, membangun pertanian non-beras dan peternakan penghasil bahan makanan pokok. Melihat kondisi pangan selain beras, kita patut bersedih. Indonesia masih menjadi importir gandum, bahan baku mie instan dan roti serta kedelai, bahan baku utama tempe dan tahu. Ditambah lagi dengan impor daging ayam, daging sapi, susu, bahkan jagung (benih jagung hibrida). Jika keadaan ini berkelanjutan, Indonesia akan semakin tergantung pada negara asing dan rawan pada fluktuasi harga dunia. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan semakin parah.

Untuk mengatasi masalah ini, semua pihak dikomandoi oleh Departemen Pertanian harus bertindak cepat dan terkoordinasi. Pemerintah daerah bersama dengan perusahaan daerah dan nasional bisa membangn kemitraan dengan petani. Universitas harus diberi insentif untuk fokus melakukan penelitian guna menghasilkan bibit dan benih terbaik. Kebijakan impor harus di-review kembali sehingga lebih pro-pertanian. Kita mesti all out membela kepentingan kita. Bagaimanapun, industri pertanian ini adalah hal vital bagi kelangsungan suatu negara. Sehingga wajar jika negara-negara majupun sangat protektif pada pertaniannya.

Ketiga, menghidupkan kembali konsep dan praktek transmigrasi dengan pendekatan baru. Nusantara yang begitu luas dan kaya ini harus dioptimalkan dengan penyebaran penduduk. Banyak daerah yang potensial namun kekurangan sumber daya manusia. Beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum memberangkatkan transmigran antara lain: lahan transmigrasi harus dibangun infrastrukturnya terlebih dahulu, di antaranya fasilitas perdagangan, pendidikan dan pemukiman yang layak. Kemudian, pelatihan pertanian modern juga diberikan kepada calon transmigran sebelum berangkat. Tak lupa, sosialisasi kepada masyarakat lokal tempat tujuan transmigrasi juga dilaksanakan untuk mencegah gesekan sosial.

Jika kebijakan transmigrasi ini berjalan baik, selain pertanian semakin maju, integritas wilayah juga akan terjaga. Daerah-daerah perbatasan akan berkembang pesat dalam aspek ekonomi dan sosial. Di tambah lagi, pengangguran dan kemiskinan akan tereduksi. Tanah tujuan transmigrasi menjadi A Dreamland yang menjanjikan.

Itulah tiga usulan penulis untuk kemajuan sektor petanian Indonesia. Saran masukan dari sahabat-sahabat semua sangat dinantikan. Jika bermanfaat, mohon usulan ini dipertimbangkan juga oleh para kandidat capres dan cawapres 2009 berikut calon menteri-menterinya.

Bravo petani! Bravo Indonesia!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.

Atas ↑

%d blogger menyukai ini: